PPID, Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional

PPID, Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu; demokratisasi, tranparasi dan supremasi hukum & HAM, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut salah satu diantaranya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Keterbukaan Publik Masih jadi Momok Pejabat

INDRAMAYU – Pejabat publik masih menganggap era keterbukaan informasi sebagai “momok” yang sangat menakutkan dan sebisa mungkin menghindari dari permasalahan itu.

“Pemerintah, dalam hal ini para pejabat publiknya secara umum masih enggan membuka informasi publik secara terang-benderang. Keterbukaan informasi publik masih menjadi “momok” menakutkan,” tutur Sekda Indramayu, A. Bachtiar, Senin (28/3).

Kemendesa Jadikan Indramayu Pilot Project Informasi Desa Berbasis Web

Indramayu, InfoPublik - Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai pilot project program pengembangan informasi desa berbasis web. Program ini bertujuan untuk memajukan desa agar lebih maju dalam hal informasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan dalam agenda Pelatihan User Pengelola Website desa secara serentak dilaksanakan di Hotel Wiwi Perkasa untuk Kabupaten Indramayu,  Kamis (31/12) pekan lalu.